Batu Sandungan Ahok Jelang Pilgub DKI, dari Meterai hingga Isu Reklamasi

Batu Sandungan Ahok Jelang Pilgub DKI, dari Meterai hingga Isu Reklamasi

Jakarta - Jalan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai cagub independen di Pilgub DKI Jakarta 2017 terjal dan penuh rintangan. Namun, Ahok tetap berdiri tegak dan tidak gentar menghadapinya.

Terbaru, Ahok merasa syarat dukungan calon independen wajib bermeterai per desa memberatkan bagi calon independen. Tetapi, Ahok berjanji patuh terhadap segala peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ahok pun mengutarakan kecewa dengan sepak terjang 'lawannya' yang ingin menjegalnya bertarung memperebutkan kursi DKI 1. Ia mengaku diserang dengan beragam isu yang menyudutkannya, seperti isu reklamasi hingga fitnah yang menyebut dirinya akan menggusur Masjid Keramat Luar Batang, Jakarta Utara.

Meski demikian, semua batu sandungan itu dihadapi Ahok dengan lapang dada. Bahkan, Ahok menjadikan isu-isu yang terus menyerangnya sebagai ajang 'deklarasi gratis'. Ahok bilang, dirinya nothing to lose menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2017 mendatang. 

Kini, Ahok fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mewujudkan program-program Pemprov DKI Jakarta. Ahok berpesan agar warga Ibu Kota memilih gubernur tidak hanya dilandasi kesamaan agama, suku, dan ras. "Pilihlah (gubernur) yang terbaik yang bisa mengurusi kamu," pesan Ahok.

Berikut 4 batu sandungan Ahok:


Ahok tidak risau dengan munculnya usulan mewajibkan meterai per tiap desa untuk surat pernyataan dukungan bagi calon independen. Ahok menyebut banyak cara dilakukan 'lawannya' untuk menjegal laju Ahok yang maju independen pada Pilgub 2017.

"Aduh. Aku masa bodoh lah. KPU mau bikin apapun pokoknya selama peraturannya (seperti itu). Kalau semua pendukung pakai meterai, kalau sejuta, maka Rp  6 miliar loh. Duit dari mana kita? Saya santai saja lah, kalau dari KPU mesti ada meterai yang terkumpul berapa saya kumpulin. Terus dia bilang saya enggak boleh ikut gara-gara enggak ada materai, ya sudah, enggak usah ikut. Kan mereka maunya saya enggak jadi gubernur kan? Ya sudah," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016).

Ahok hanya memfokuskan kinerja hingga akhir masa jabatan dengan program-program yang dibuat Pemprov DKI. "Saya sampai Oktober 2017 saya berusaha semampu saya, habis itu silakan pesta pora. Orang pengin banget jadi gubernur. Orang enggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur. Saya sampai hari ini enggak dengar programnya apa. Jadi kalau mau jadi gubernur, ambil saja deh. Kalau cuma gara-gara KTP saya enggak bisa ikut," imbuh dia.


Ahok menyebut ada yang terus berusaha mengganjal niatnya maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017 melalui jalur independen. Pihak itu tentu saja adalah lawan politiknya yang tak lagi menghendaki Ahok memimpin Jakarta.  

Dia pun mempersilakan calon lain 'mengambil' jabatan gubernur DKI Jakarta. Toh hingga kini Ahok tak melihat program-program yang ditawarkan oleh para calon tersebut selain hanya ingin mengganjal langkahnya maju Pilgub DKI.  

"Orang pengin banget jadi gubernur. Orang enggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur. Saya sampai hari ini enggak dengar programnya apa. Jadi kalau mau jadi gubernur, ambil aja deh. Kalau cuma gara-gara KTP saya enggak bisa ikut (Pilgub DKI)," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016).

Ahok pun memilih berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI yang akan berakhir pada 2017 nanti. "Saya sampai Oktober 2017 saya berusaha semampu saya, habis itu silakan pesta pora," kata dia.



Setelah isu dugaan kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras gagal melengserkan Ahok, kini isu reklamasi Teluk Jakarta digulirkan.

"Setelah Sumber Waras gagal, kan ada isu baru ini. Sumber Waras kan gagal ini, mau cari isu baru, reklamasi pulau. Mau hantam saya," kata Ahok di SMAN 30, Jl Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Menurut dia, warga yang  ingin reklamasi dihentikan seharusnya langkah hukum bakal ditempuh. "Kayak nelayan-nelayan segala macam itu loh. Itu nelayan apa LSM? Anda gugat dong. Kalau tidak setuju, ada jalurnya, namanya di PTUN kan. Soal izin pulau kan sudah diajukan (gugatan sebelumnya, dan penggugatnya kalah -red)," kata Ahok.

Bila saja Ahok lebih mementingkan kelanggengan kekuasaan di kursi gubernur hingga 2022 maka Ahok bisa saja melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Tapi itu tidak dilakukan karena reklamasi sah untuk dilanjutkan. "Kalau saya sebagai orang politik maka saya ngomong deh, hei kawan-kawan media, moratorium reklamasi pulau, tidak boleh ada. Apa saya enggak gendeng ngomong seperti itu?" kata Ahok.

Tentang nasib reklamasi,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta. 

Menanggapi itu, Ahok justru berterimakasih. "Terima kasih kepada Pak Menko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri KKP yang diwakili Pak Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP. Saya kira supaya polemik ini selesai," kata Ahok.

Ahok merasa lebih ringan dengan adanya moratorium ini. Soalnya, selama ini Ahok merasa menjadi sasaran kontroversi reklamasi Teluk Jakarta. "Saya kira ini inisiatif yang baik dari Pak Menko. Saya yang paling diringankan. Kalau enggak (dimoratorium), saya diserang melulu," kata Ahok.



Ahok menegaskan tak pernah berniat menggusur Masjid Keramat Luar Batang, Jakarta Utara. Ahok mendesak agar semua pihak tidak bermain fitnah hanya untuk mengarahkan situasi tertentu di suasana Pilgub DKI 2017 ini.

"Jadi kalau ada yang bilang, Bang Yusril (Ihza Mahendra bakal calon gubernur DKI) bilang saya mau gusur makam dan masjid, itu fitnah," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jl Laksda Yos Sudarso, Jakarta Utara, Selasa (29/3/2016).

"Tapi itu, aduh, Pilkada ini kadang-kadang, saya kasihan tahu enggak! Jadi orang mau jadi gubernur, mau nantang saya, harus memikirkan program. Jangan setiap hari cuma memikirkan bagaimana mengalahkan Ahok pakai fitnah-fitnah. Kasihan," keluh Ahok.

Ahok juga menegaskan tidak akan melakukan penggusuran perkampungan di Kampung Luar Batang. "Kita bukan mau menggusur Kampung Luar Batang, tapi kita mau bereskan sheetpile (dinding turap) sungai semua," kata Ahok.

Ahok juga angkat bicara tentang penilaian sejumlah orang yang mengganggap dirinya enggan berkomunikasi dengan warga. "Kamu pernah lihat enggak empat kursi ini tiap pagi (kursi tunggu di Balai Kota)? Terus waktu Kampung Pulo saya ngundang dialog loh 2-3 kali. kamu lihat dong di Youtube. Dialog loh saya undang. Konsepnya seperti apa Kampung Pulo yang mereka mau. Siapa bilang saya tidak ada dialog?" tutur Ahok.

Ahok dan jajarannya berupaya memberikan penjelasan terkait kebijakan Pemprov DKI yang dilakukan berdasarkan aturan yang ada.

"Tapi kalau kamu sudah saya sampaikan kamu masih ngotot, kamu mau mancing saya buat dialog apa duel? Jadi yang ngomong seperti itu penjahat otaknya. Mau menghasut supaya saya berantem. Ya jangan dong jangan begitu pengecut.  Makanya mereka juga fitnah. Dia mengatakan saya tidak pernah dialog dengan warga. Ada enggak gubernur yang pasang empat set kursi untuk ketemu orang? Ada enggak gubernur yang dengan warga Kampung Pulo 2-3 kali dialog?" imbuh Ahok.